Menampilkan 10 dari 2031 skripsi (Halaman 99 dari 204)
No
Judul Skripsi
Penulis
NIM
Bidang
Tahun
Detail
981
Optimalisasi Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan di Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan
NOVEM FITRIA
151000274201155
2019
982
Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Penyedia Tempat Tindak Pidana Perjudian Oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bukittinggi (Studi Berkas Penyidikan No.BP/37/IX/2018/Reskrim)
ABDI HAFIZ
151000274201154
2019
983
Pelaksanaan Tugas Wali Nagari di Era Otonomi Daerah Dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Nagari Pariangan Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar)
AMIRUDDIN
151000274201153
2019
984
Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Pihak Perusahaan Pembiayaan Karena Debitur Wanprestasi (Studi PT. Mega Finance Cabang Bukittinggi)
CANDRA KENEDY ADE PUTRA
151000274201152
2019
985
Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Terhadap Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Padang Panjang
DEVI BONITA
151000274201147
2019
986
Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen melalui Arbitrase di Kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bukittinggi
PENDI SAPUTRA
151000274201142
2019
987
Kedudukan Rekam Medik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Kelalaian yang Menyebabkan Meninggalnya Orang Menurut Pasal 359 KUHP Pada Perkara No. 90/Pid.B/2011 PN.MDO
RIDHO ILLAHI
151000274201140
2019
988
Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Karyawan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Toyota Auto 2000 Bukittinggi
RICE MUTHIA HENDRA
151000274201139
2019
989
Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi Dalam Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Terhadap Akta Damai No.05/PTS/BPSK.2018 Ditinjau dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
ALVI MARDHATILLA
151000274201138
2019
990
Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh kota ditinjau dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf