Menampilkan 10 dari 2149 skripsi (Halaman 96 dari 215)
No
Judul Skripsi
Penulis
NIM
Bidang
Tahun
Detail
951
Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Penyidikan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Kepolisian Resor Bukittinggi)
Muhammad Arif
121000274201054
2020
952
Tinjauan Yuridis Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) Nomor : 297-PKE-DKPP/IX/2019 Tentang Pelanggaran Kode Etik Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi
RIKO AKBAR
181000274201244
Hukum Tata Negara
2020
953
Tinjauan Kenaikan Pangkat Instruktur Pegawai Fungsional Pada Balai Latihan Kerja (BLK) Padang Panjang
DASNELI
161000274201254
Hukum Tata Negara
2020
954
Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bukittinggi
NOVARIZA DEWI
161000274201237
Hukum Tata Negara
2020
955
Kedudukan Tenaga Harian Lepas (THL) di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
MUHAMMAD FAUZI
161000274201191
Hukum Tata Negara
2020
956
Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Umum (Studi Pencabutan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Periode 2019-2024)
AWIS ALHKARNI
161000274201178
Hukum Tata Negara
2020
957
Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Mengenai Pemberantasan Maksiat (Studi Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi)
IQRAL TANJUNG
161000274201174
Hukum Tata Negara
2020
958
Standar Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Studi Kasus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi)
NABILA RAMADHANI
161000274201153
Hukum Tata Negara
2020
959
Penerapan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi
ROBI SUGARA
161000274201151
Hukum Tata Negara
2020
960
Urgensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Dalam Mengisi Kekosongan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia