Menampilkan 10 dari 2149 skripsi (Halaman 87 dari 215)
No
Judul Skripsi
Penulis
NIM
Bidang
Tahun
Detail
861
Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Terhadap ASN Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka P
ZULFUADI
161000274201150
2021
862
Kajian Terhadap Undang-Undang Omnibuslaw Di Tinjau Dari Ekonomi Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945
SONY ABDILLAH
161000274201148
2021
863
PERANAN PENASEHAT HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA ( PRODEO ) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DILEMBAGA BANTUAN HUKUM RAMASY PRO JUSTITIA KOTA SOLOK
SYAFRONI AGUS
161000274201123
2021
864
Pelaksanaan tanggung jawab Perdata apotek dalam jual beli obat tanpa resep dokter.(Studi pada apotek apollo kota bukittinggi)
ALEX KURNIAWAN
161000274201094
2021
865
Analisis Tanggung Jawab Perusahaan Sekuritas Dalam Perantara Perdagangan Efek Jual Beli Saham di Pasar Modal Dengan Kontrak Penjamin Full Commitment
GALIH SATRIA PRINGGONDANI
161000274201084
2021
866
PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN TEMPAT USAHA YANG TIDAK MEMILIKI IZIN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
ANTON AGUSTINO
161000274201064
2021
867
Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Hak Istri Dalam Perkara Cerai Talak Pada Pengadilan Agama Batusangkar
RAHMA DENI SURYA
161000274201049
2021
868
Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Periode 2016-2021
YAFTIL MAIZAR
161000274201032
2021
869
Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Putusan Nomor:313/PDT/2018/PT.DKI Antara PT. ODG Indonesia Dengan PT. Power Consultants Indonesia Berdasarkan Nota Kesepahaman (MOU)
LUCKY YUDHISTIRA GUNAWAN
161000274201029
2021
870
Pelaksanaan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) bupati kabupaten lima puluh kota tahun 2019 kepada DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan