Cari Skripsi
Hasil Pencarian

Menampilkan 10 dari 2031 skripsi (Halaman 50 dari 204)

No Judul Skripsi Penulis NIM Bidang Tahun Detail
491Analisis Hukum Terhadap Gugatan Error In Persona Pada Kasus Hak Cipta Atas Penjiplakan Buku?muhammad Teladanku Buku 1-16? (Studi Putusan Nomor 45/pdt.sus-hakcipta/2019/pn.niaga.jkt.pst)NUR RAHMI ELZA171000274201056Perdata2023
492Pertanggungjawaban Hukum Atas Keabsahan Alas Hak Yang Berasal dari Tanah Ulayat dalam Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang PariamanMELTIKA SAVIRA171000274201032Perdata2023
493Pelaksanaan Hak Narapidana Berkaitan dengan Kunjungan Keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Lubuk BasukFARASH INSAN KURNIAWAN161000274201228Perdata2023
494Akibat Hukum Bagi Pemilik Kendaraan Bermotor yang Tidak Melunasi Premi SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) dan IWKBU (Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum) di Kota BukittinggiGIORGY GIOVANNY161000274201139Perdata2023
495Implementasi Pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) di Kota Bukittinggi Terhadap Notaris yang Tidak Aktif Secara Operasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan NotarDebby Deswati161000274201065Perdata2023
496Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Guguak Panjang Kota BukittinggiDIDI APTRIYUDI181000274201268Hukum Tata Negara2022
497Efektivitas Pelaksanaan Panca Dharma Kebakaran untuk Pengendalian Kebakaran di Kota PayakumbuhAFRIZAL CAN181000274201229Hukum Tata Negara2022
498Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh Terhadap Masyarakat yang belum di VaksinASWIL FIANA181000274201228Hukum Tata Negara2022
499PenerapanSistem Presidential Threshold dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di IndonesiaMUHAMMAD RAFY181000274201224Hukum Tata Negara2022
500Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Padang PanjangDERMAUL IKHLAS181000274201174Hukum Tata Negara2022