Menampilkan 10 dari 2149 skripsi (Halaman 152 dari 215)
No
Judul Skripsi
Penulis
NIM
Bidang
Tahun
Detail
1511
Pelaksanaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) di Kantor Notaris Kota Bukittinggi
RESKI FEBRIANTI
121000274201004
2016
1512
Perlindungan Konsumen terhadap Mutu dan Keamanan Pangan pada Niagara Swalayan Bukittinggi ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 Tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan.
YULIA NINGSIH
121000274201002
2016
1513
Rencana Pemekaran Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam menurut Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari.
ANDRI
121000274201001
2016
1514
Optimalisasi Pengelolaan Kebersihan Pasar Simpang Aur Kota Bukittinggi ditinjau dari Perda Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pengelolaan & Retibusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
INDRA SUKMA
111000274201145
2016
1515
Tanggun Jawab Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam Mensejahterakan Anak Terlantar berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
DENIS
111000274201126
2016
1516
Pelaksanaan Penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Payakumbuh)
RAHMI WARDANI
111000274201068
2016
1517
Pelaksaan hak & Kewajiban Pasien dalam Pelayanan medis di ICU-ICCU Rumah Sakit Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
IVANNIK MATULSYAH PURA
111000274201067
2016
1518
Pelaksanaan Perjanjian Parkir berdasarkan Klausula Eksonerasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. (Studi di Parkiran Plaza Bukittinggi)
KARNIKO PUTRA
111000274201029
2016
1519
Pelaksanaan Peralihan Tanah Ulayat Nagari Menjadi Tanah Hak Transmigrasi di Nagari Sungai Kambut II Kecamatan Pulau Punjung kabupaten Dharmasraya.
NUR ISLAMI
111000274201015
2016
1520
Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia terhadap Tindak Pidana Tambang Emas tanpa Izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba. (Studi di Polres Dharmasraya)