Menampilkan 10 dari 2149 skripsi (Halaman 121 dari 215)
No
Judul Skripsi
Penulis
NIM
Bidang
Tahun
Detail
1201
Tinjauan yuridis Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah
RISMA YANA
141000274201122
Hukum Tata Negara
2018
1202
Pelaksaan Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Daya Kerja Dinas Parawisata Pemuda dan Olahraga dalam Promosi Wisata.
SABAR PETRUS SIMANJORANG
141000274201121
Hukum Tata Negara
2018
1203
Pengelolaan Parkir Sebagai Pendapatan Asli Baerah Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Parkir di Kota Bukittinggi (Studi Kasus pada Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi)
FERNANDO SIBURIAN
141000274201120
Hukum Tata Negara
2018
1204
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran oleh Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.
ROMI SAPUTRA
141000274201116
Hukum Tata Negara
2018
1205
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanaj Nagari Cubadak Kecamatan Dua Kota Kabupaten Pasaman
AGUSRA
141000274201109
Hukum Tata Negara
2018
1206
Pemungutan Pajak Reklame Kota Bukittinggi Ditinjau dari Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame
RAMA YONASA
141000274201102
Hukum Tata Negara
2018
1207
Kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Studi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kabupaten Lima Puluh Kota)
NAILATUL FADILLAH
141000274201101
Hukum Tata Negara
2018
1208
Pelaksanaan Fungsi dan Kewenangan Badan Pemusyawaratan Nagari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Badana Pemusyawaratan Nagari Kenagarian Koto Tuo Kabupaten Lima Puluh Kota)
TIARANY GUSMAN
141000274201091
Hukum Tata Negara
2018
1209
Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota (Ditinjau Dari Undang-Undang nOmor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik)
DESAMI PUTRI
141000274201085
Hukum Tata Negara
2018
1210
Peranan Pemerintah Nagari Garagahan dalam Pelestarian Adat Minangkabau ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari.