Menampilkan 10 dari 2149 skripsi (Halaman 120 dari 215)
No
Judul Skripsi
Penulis
NIM
Bidang
Tahun
Detail
1191
Perlindungan Hukum Penguji Kendaraan Bermotor Terhadap Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor yang Belum Terakreditasi (Studi Kasus di UPTD PKB Kota Bukittinggi)
ANDI DHARMA
121000274201149
2019
1192
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemberian Sanksi Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lima puluh Kota)
WINDY MEDYA SARI
141000274201086
Hukum Tata Negara
2018
1193
Tijauan Yuridis Peraturan Pelanggaran Kerahasiaan Rekam Medis pada Dokter Berdasarkan Permenkes Nompor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis
RAHMA DONA
141000274201182
Hukum Tata Negara
2018
1194
Potensi Kontribusi Pajak Pengelolaan Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang.
SASDI SYAHID
141000274201173
Hukum Tata Negara
2018
1195
Penegakan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
NORA MARINI
141000274201169
Hukum Tata Negara
2018
1196
Tinjauan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Wakil Walikota Padang Panjang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
PANCA WARNI WIJAYATI
141000274201165
Hukum Tata Negara
2018
1197
Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Padang Panjang Ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2-18.
EDE YUSMAN
141000274201164
Hukum Tata Negara
2018
1198
Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler oleh Inspektorat Kota Bukittinggi dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
MULHAMAH
141000274201155
Hukum Tata Negara
2018
1199
Penerapan Asas Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bidang Perikanan Tahun 2017 di Pemerintahan Kabupaten Pasaman.
AHMAD FADHIL
141000274201140
Hukum Tata Negara
2018
1200
pembentukan Peraturan Daerah yang Demokratis dan Partisipatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.