Menampilkan 10 dari 2031 skripsi (Halaman 109 dari 204)
No
Judul Skripsi
Penulis
NIM
Bidang
Tahun
Detail
1081
Penerapan Asas Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bidang Perikanan Tahun 2017 di Pemerintahan Kabupaten Pasaman.
AHMAD FADHIL
141000274201140
Hukum Tata Negara
2018
1082
pembentukan Peraturan Daerah yang Demokratis dan Partisipatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
DEWI MURNI
141000274201137
Hukum Tata Negara
2018
1083
Tinjauan yuridis Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah
RISMA YANA
141000274201122
Hukum Tata Negara
2018
1084
Pelaksaan Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Daya Kerja Dinas Parawisata Pemuda dan Olahraga dalam Promosi Wisata.
SABAR PETRUS SIMANJORANG
141000274201121
Hukum Tata Negara
2018
1085
Pengelolaan Parkir Sebagai Pendapatan Asli Baerah Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Parkir di Kota Bukittinggi (Studi Kasus pada Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi)
FERNANDO SIBURIAN
141000274201120
Hukum Tata Negara
2018
1086
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran oleh Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.
ROMI SAPUTRA
141000274201116
Hukum Tata Negara
2018
1087
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanaj Nagari Cubadak Kecamatan Dua Kota Kabupaten Pasaman
AGUSRA
141000274201109
Hukum Tata Negara
2018
1088
Pemungutan Pajak Reklame Kota Bukittinggi Ditinjau dari Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame
RAMA YONASA
141000274201102
Hukum Tata Negara
2018
1089
Kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Studi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kabupaten Lima Puluh Kota)
NAILATUL FADILLAH
141000274201101
Hukum Tata Negara
2018
1090
Pelaksanaan Fungsi dan Kewenangan Badan Pemusyawaratan Nagari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Badana Pemusyawaratan Nagari Kenagarian Koto Tuo Kabupaten Lima Puluh Kota)